DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Polemik klaim empat pulau milik Aceh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menyita perhatian publik. Kali ini, Rektor Universitas Teuku Umar (UTU), Prof. Dr. Ishak Hasan, M.Si., turut menyuarakan pandangannya. Ia mendorong agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), segera memfasilitasi ruang dialog antar pihak secara terbuka dan adil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPR RI asal Aceh, Nazaruddin Dek Gam atau yang akrab disapa Dek Gam mengkritik keputusan Kementerian dalam Negeri yang sudah memasukkan empat pulau milik Aceh ke wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejak 2022, kawan saya ini belum juga berubah dalam melihat duduk perkara 4 pulau. Polanya masih tetap mencari siapa yang salah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu perebutan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kini menjelma menjadi krisis geopolitik regional yang tak bisa lagi dianggap remeh.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Seperti strategi dalam ilmu militer yang diajarkan Carl von Clausewitz, perang bukan semata-mata soal kekuatan fisik, tetapi tentang kemampuan membaca konteks dan menguasai ruang keputusan. Dalam narasi politik kontemporer, dominasi bukan hanya ditentukan oleh siapa yang paling vokal, tetapi oleh siapa yang mampu mengendalikan arah permainan. Dan dalam konteks sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, pertarungan itu kini benar-benar terjadi.
DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh telah diakui oleh hampir semua tokoh Nasional sebagai daerah modal. Dan sejarah panjang telah mencatat Aceh adalah modal Indonesia memerdekakan dirinya.
DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sudirman atau Haji Uma menilai gagasan pengelolaan bersama empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil menyimpang dari aspirasi masyarakat Aceh. Pernyataan ini menanggapi tawaran Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, saat bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Banda Aceh, Rabu (4 Juni 2025).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen Universitas Syiah Kuala, Dr. Nasrul Zaman, menyoroti tajam kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat Aceh, tetapi juga mengancam stabilitas perdamaian yang telah terjalin selama dua dekade terakhir.
DIALEKSIS.COM | Feature - "Kiban cara nyoe, rincong wie neun, asoe dompet ek gadoh" begitulah gerutu Sulaiman, seorang warga Banda Aceh, sambil menyeruput secangkir kopi di warung sederhana pinggiran kota, Senin pagi, 2 Juni 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan pihaknya siap menerima keputusan pemerintah pusat jika empat pulau yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah nantinya ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Kepala Biro Hukum Setda Aceh periode 2018-2023, Dr. Amrizal J Prang, angkat bicara terkait alih kepemilikan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini tercatat masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membantah merebut 4 pulau milik Aceh. Menurutnya, keputusan pemindahan itu sudah sesuai dengan regulasi.
DIALEKSIS.COM | Opini - Permendagri No. 1/2023 yang memindahkan empat pulau milik Aceh -- Pulau Berhala, Pulau Mangkir, Pulau Batumakmur, dan Pulau Peunasu -- ke dalam wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut). Kebijakan ini bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga mengabaikan otonomi khusus Aceh dan berpotensi memicu konflik sosial.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Keputusan Kemendagri memindahkan empat pulau perbatasan Aceh - Sumut terlihat bertolak belakang dengan data sah Aceh. Pemerintah Aceh justru memegang bukti otentik bahwa keempat pulau itu berada dalam wilayah Aceh.
DIALEKSIS. COM| Banda Aceh - Langkah strategis Forum Bersama (Forbes) DPD - DPR RI untuk mengadvokasi SK Mendagri soal 4 pulau yang masuk ke dalam wilayah Sumut dinilai tidak tepat dan janggal.
DIALEKSIS.COM | Opini - Empat pulau di Aceh Singkil; Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang tengah menjadi saksi bisu dari apa yang disebut sebagai "pengikisan keistimewaan Aceh secara perlahan namun sistematis." Dari konflik senjata ke meja perundingan Helsinki, dari janji otonomi luas ke perdebatan batas wilayah yang kini terasa memalukan: karena bahkan untuk mempertahankan wilayahnya sendiri, Pemerintah Aceh terlihat tidak cukup berdaya.
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Kasus empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara ini bagai pistol perak menodai persatuan. Bagi penduduk Aceh Singkil, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek adalah bagian tak terpisahkan dari Tanah Rencong sejak puluhan tahun. Bahkan, surat keputusan Inspeksi Agraria Aceh tahun 1965 nomor 125/IA/1965 secara tegas menegaskan pulau-pulau itu di bawah yurisdiksi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik alih status empat pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kini menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, mendapat sorotan tajam dari Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Demokrat, H. Asmaudin, SE.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengomentari perubahan status administrasi empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yang kini masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh secara tegas menyatakan penolakan terhadap Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.